Bagi perusahaan yang melakukan investasi dan pengembangan pertambangan di Indonesia, memperoleh izin dari Kementerian ESDM hanyalah langkah awal. Mereka juga harus mengurus berbagai persetujuan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya, yang mencakup aspek tata ruang, penggunaan lahan, perlindungan lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan, serta investasi sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Program pelatihan ini berfokus pada upaya untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan koordinasi antarinstansi. Sehubungan dengan hal tersebut, para pejabat dari instansi berwenang terkait dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung dan membahas sejumlah isu penting, seperti kerangka hukum, prosedur pengajuan izin, perencanaan operasional proyek, perlindungan lingkungan hidup, dan kebijakan hilirisasi, guna membantu peserta memahami setiap tahapan dan persyaratan yang perlu dipenuhi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Tri Winarno menyampaikan sambutan dalam Pelatihan Lanjutan Sesi Kedua tentang Kebijakan Pertambangan dan Kepatuhan Regulasi di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. (Sumber: Istimewa)
