Wamen Atip juga menyampaikan perbedaan program ini bukan hanya pada skalanya, melainkan pendekatan pelaksanaannya. Melalui skema swakelola, sekolah diberikan peran langsung dalam mengelola proses revitalisasi. Kepala sekolah menjadi penanggung jawab, sementara masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengadaan material hingga pengerjaan. Pendekatan ini dinilai tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki. “Ketika sekolah dan masyarakat terlibat langsung, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga hasilnya,” kata Wamen Atip.
Di Gorontalo, revitalisasi juga menyasar wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang membutuhkan penanganan cepat. Sehingga pemerintah menargetkan ribuan satuan pendidikan dapat diperbaiki pada tahun 2026, dengan dukungan tambahan yang terus diupayakan.
Menariknya, dari program revitalisasi dan rehabilitasi satuan Pendidikan, Wamen Atip mengatakan jika pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dengan masyarakat didorong untuk melaporkan kondisi sekolah yang rusak atau belum tersentuh program, bahkan turut berkontribusi dalam pemenuhan fasilitas tambahan. “Kalau ada kebutuhan yang belum terpenuhi, masyarakat bisa ikut membantu. Ini menjadi gerakan bersama untuk memperbaiki pendidikan,” ungkapnya.
