Kebijakan Hilirisasi SDA sebagai momentum penting bagi negara ini untuk mewujudkan Indonesia maju tampaknya dihadapkan pada ragam tantangan baik internal maupun eksternal. Pada internal, Hilirisasi SDA sedang dihadapkan pada sejumlah masalah dalam tata kelola dan pemanfaatan SDA, terutama disektor pertambangan mineral dan batubara. Dimana terdapat masalah tarik menarik dan konflik kepentingan (Conflict of interest) antara pihak pemerintah dan swasta yang belum tuntas. Hal itu bisa dilihat dari fenomena bongkar pasang pasal dan Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara, dimana diketahui pada tahun 2009-2014, penerbitan izin tambang menjadi kewenagan bupati, pada tahun 2014-2020 kebijakan tersebut direvisi menjadi penerbitan izin tambang menjadi kewenangan gubernur selanjutnya melalui UU Ciptaker, kewenangan IUP bergeser menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.
Pentingnya Hilirisasi SDA untuk Indonesia Maju
Fakta menunjukan adanya kompleksitas ekologi pada wilayah-wilayah di Indonesia yang berlangsung sangat lama sehingga memicu terciptanya potensi Sumber daya Alam yang beragam dan melimpah, selanjutnya tergolong kedalam beberapa bidang potensi komoditas sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, pertanian, dan pertambangan.
