CARAPANDANG - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi I DPR segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait isu transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat yang mencuat dalam kesepakatan penurunan tarif impor menjadi 19 persen.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR belum dapat mengambil sikap sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah. Ia mendorong Komisi I untuk segera menggelar komunikasi, bahkan jika diperlukan selama masa reses. “Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, melakukan komunikasi kepada pemerintah,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Ia menekankan pentingnya klarifikasi dari kementerian atau lembaga terkait agar persoalan transfer data ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik. “Agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas,” ujarnya.

Hingga saat ini, pimpinan DPR mengaku belum bersikap resmi terkait polemik transfer data tersebut. Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan, penilaian DPR akan didasarkan pada hasil pembicaraan teknis yang sedang berjalan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah tetap tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam setiap kerja sama internasional. “Saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan melanggar UU PDP. Pemerintah tetap berpijak pada perlindungan hak warga negara dan kedaulatan hukum nasional,” ujar Sarmuji.