Program lain yang dipotong anggarannya adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif tahun 2024. Kondisi ini cukup disayangkan mengingat pada tahun 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa di antaranya adalah pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua, dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan dibeberapa lokasi di Indonesia.
Melihat penurunan anggaran, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang. “Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di jaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dsb. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata anggota Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto.
Isu lain yang disoroti pada rapat adalah pemblokiran anggaran dan automatic adjustment sebesar Rp364 milyar. Beberapa kegiatan utama yang terimbas adalah program PENA, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bansos Kearifan Lokal, program keserasian sosial, honor pendamping di daerah.
Adapun selain mencermati penurunan anggaran dan pemblokiran, Mensos dan para anggota dewan juga membeberkan isu-isu yang menghambat penyaluran bantuan sosial dan keakuratan DTKS. Dalam rekemendasinya, Komisi VIII mendorong penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui PT Pos. Berdasarkan pengamatan langsung mereka di lapangan, para anggota legislatif melihat bahwa PT Pos lebih mudah diakses dan cepat dalam penyaluran. Selain itu, Kemensos diminta memperbaiki mekanisme penyusunan DTKS agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pada kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, para anggota dewan memahami dan mendukung usulan penambahan anggaran Kemensos tahun 2024 dan siap melakukan advokasi pada pembahasan anggaran bersama Banggar DPR RI.
Halaman :
Melihat penurunan anggaran, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang. “Harusnya Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di jaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dsb. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata anggota Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto.
Isu lain yang disoroti pada rapat adalah pemblokiran anggaran dan automatic adjustment sebesar Rp364 milyar. Beberapa kegiatan utama yang terimbas adalah program PENA, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bansos Kearifan Lokal, program keserasian sosial, honor pendamping di daerah.
Adapun selain mencermati penurunan anggaran dan pemblokiran, Mensos dan para anggota dewan juga membeberkan isu-isu yang menghambat penyaluran bantuan sosial dan keakuratan DTKS. Dalam rekemendasinya, Komisi VIII mendorong penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui PT Pos. Berdasarkan pengamatan langsung mereka di lapangan, para anggota legislatif melihat bahwa PT Pos lebih mudah diakses dan cepat dalam penyaluran. Selain itu, Kemensos diminta memperbaiki mekanisme penyusunan DTKS agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pada kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, para anggota dewan memahami dan mendukung usulan penambahan anggaran Kemensos tahun 2024 dan siap melakukan advokasi pada pembahasan anggaran bersama Banggar DPR RI.
.jpg "Kemensos Membuka 40.839 Formasi ASN")
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
