"Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan dari seluruh unsur sangat diperlukan sehingga anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut juga menjadi sarana menyamakan persepsi antarpenegak hukum sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik dalam penanganan perkara maupun fungsi pengawasan.

Ia menekankan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui operasi penindakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi kunci membangun integritas.

"Indeks Persepsi Korupsi bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan bagaimana integritas berperan dalam pembangunan. Karena itu, seluruh instansi memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Setyo memastikan KPK akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi bersama aparat penegak hukum di daerah agar penanganan perkara korupsi maupun pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.