“Percepatan pembebasan lahan harus segera diselesaikan. Kepala desa diharapkan lebih aktif turun ke lapangan, melakukan survei, serta menjembatani komunikasi dengan pemilik lahan,” tegas Brigjen Hardo.
Jenderal bintang satu ini juga menyampaikan bahwa pada 8 Januari 2026 akan dilakukan peninjauan oleh tim khusus dari Provinsi Gorontalo untuk melihat progres Cetak Sawah dan pembangunan Irigasi Tersier di wilayah Pohuwato.
Program Cetak Sawah ini direncanakan mencakup 17 desa dengan total luasan mencapai 1.001 hektare yang tersebar di Kecamatan Randangan dan Kecamatan Patilangio.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi menyampaikan bahwa kendala utama di lapangan masih berkaitan dengan ketidakhadiran pemilik lahan saat alat berat mulai bekerja serta persoalan batas kepemilikan lahan.
Dia juga mengungkapkan rencana penambahan kontrak PKS untuk Cetak Sawah seluas kurang lebih 4.000 hektare di Pohuwato yang direncanakan akan ditandatangani pada 31 Maret 2026.
“Untuk mengejar target, akan didirikan posko di Kecamatan Randangan dan Patilangio serta penambahan alat berat. Lokasi Cetak Sawah nantinya akan ditanami padi Bekongga yang cocok untuk lahan kering dan basah,” jelas Kamri.
Dalam rapat tersebut, perwakilan warga desa juga menyampaikan sejumlah masukan, termasuk masih adanya penolakan dari sebagian warga karena lahan yang akan dicetak merupakan kebun kelapa yang telah produktif.
