Sementara itu, wacana ini juga mendapat respons beragam dari publik dan beberapa partai, yang memandang sistem itu sebagai peluang untuk merombak mekanisme demokrasi lokal yang dinilai mahal dan berpotensi memperkuat stabilitas politik di daerah.
Dengan demikian, kata Dedi, pilkada dipilih oleh DPRD bukan hanya pilihan teknis, tetapi bagian dari upaya penataan ulang sistem pemerintahan lokal yang sesuai dengan konteks politik Indonesia saat ini.
"Ini sekaligus menjaga anggaran negara agar lebih fokus untuk kebutuhan pembangunan nasional," pungkasnya.[]
