Mengetahui pembangunan tetap berjalan di lapangan, Abdul Hamid menilai ada pembiaran dari pihak pengawas. Menurutnya, regulasi dibuat untuk memastikan tata ruang dan keselamatan lingkungan terjaga, bukan untuk diabaikan oleh pelaku usaha.

"Bagaimana mungkin bangunan komersial sebesar itu bisa berdiri dan beroperasi di sempadan pantai tanpa memegang izin gedung terlebih dahulu? Di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah?" kritik Abdul Hamid.

FKH Pohuwato mendesak instansi terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum.

"Kami tidak antipembangunan atau investasi. Tapi investasi yang masuk ke Pohuwato harus taat hukum. Jika dari awal administrasi dan tata ruangnya sudah dilanggar, ini preseden buruk bagi daerah. 

Pemerintah daerah harus tegas: tutup dulu operasionalnya dan telusuri legalitasnya secara menyeluruh," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, desakan masyarakat dan komunitas lingkungan terus mengalir agar kawasan pesisir Pantai Pohon Cinta dikembalikan sesuai fungsinya dan terbebas dari bangunan komersial yang menyalahi aturan tata ruang.