Pertama, implementasi teknologi automatic train protection (ATP) secara bertahap pada jalur kereta api dan seluruh armada, baik lokomotif, kereta rel listrik (KRL), dan kereta rel diesel (KRD).
Teknologi itu krusial untuk mencegah tabrakan dengan melakukan pengereman otomatis jika terjadi pelanggaran sinyal atau batas kecepatan.
Kedua, audit persinyalan dan telekomunikasi. Untuk itu, dia meminta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi perangkat persinyalan dan telekomunikasi di seluruh lintas operasional.
Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Artinya, operator wajib melakukan penyegaran dan peningkatan kompetensi masinis secara berkala guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di lintas.
Keempat, kepatuhan regulasi tanpa toleransi. Seluruh operator perkeretaapian harus menjalankan operasional sesuai regulasi, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian hingga UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan-peraturan turunan atau terkait.
Terakhir, verifikasi teknis pascainsiden. Sebelum jalur terdampak kembali dioperasikan secara penuh, perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap prasarana jalan rel, peron, serta geometri dimensi jalur, termasuk pengecekan kelayakan sarana yang terlibat.
“Tidak boleh ada toleransi sedikit pun dalam hal keselamatan nyawa manusia," katanya menegaskan.
