“Oleh karena itu, pertemuan hari ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Pohuwato,”tambahnya.
Wakil Bupati juga berharap kehadiran pihak BKKBN dan Koalisi Kependudukan Indonesia dapat memberikan masukan konstruktif sehingga dokumen PJPK Kabupaten Pohuwato yang saat ini masih dalam bentuk draf dapat segera disempurnakan dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Gorontalo, Diano Tino Tandaju, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan tim penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan draf dokumen PJPK.
Ia menilai keberhasilan penyusunan draf tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam menjadikan variabel kependudukan sebagai arus utama pembangunan di Kabupaten Pohuwato.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari proses finalisasi sekaligus penguatan substansi dokumen PJPK. Dokumen ini harus melalui telaah yang mendalam agar sesuai dengan instrumen dan panduan perbaikan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN,”ungkapnya.
Menurut Diano, setiap indikator yang dituangkan dalam matriks rencana aksi harus bersifat terukur serta mampu menjawab berbagai persoalan kependudukan yang ada di lapangan.
