Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam mengawali sambutannya menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum berkesempatan menghadiri kegiatan ini karena masih ada agenda lain yang diikuti. Olehnya beliau memandatakan kami untuk menghadiri kegiatan ini.
Selanjutnya Wabup menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan, khususnya dari Koalisi Kependudukan Indonesia dan BKKBN Provinsi Gorontalo, memiliki arti penting dalam memperkuat proses penyusunan dokumen tersebut.
Ia menyampaikan bahwa pandangan para pakar, akademisi, serta tim pendamping sangat dibutuhkan untuk melakukan pengecekan terhadap data maupun proyeksi yang telah disusun oleh tim penyusun PJPK Kabupaten Pohuwato.
“PJPK perlu disusun sebagai kerangka kerja yang komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, hingga penataan administrasi data kependudukan,”ujar Iwan.
Menurutnya, dokumen tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan lintas generasi melalui pendekatan yang inklusif.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan kependudukan yang dihadapi daerah, seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah, serta transformasi digital yang menuntut kebijakan adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
