CARAPANDANG - Seruan untuk membentuk penyelidikan independen terkait jumlah korban tewas dalam gelombang protes terbaru di Iran terus menguat. Tekanan meningkat setelah pemerintah Iran menyatakan akan mengawasi publikasi nama-nama warga yang meninggal dunia selama kerusuhan.
Langkah pemerintah yang diumumkan pada Kamis (waktu setempat) itu dinilai tidak lazim dan disebut bertujuan meredam tudingan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk klaim bahwa hingga 30.000 orang tewas dalam aksi protes.
Pemerintah Iran melalui Yayasan Martir merilis angka resmi korban tewas sebanyak 3.117 orang, termasuk anggota aparat keamanan.
Namun, kalangan reformis Iran menilai proses identifikasi korban yang direncanakan pemerintah tidak cukup transparan dan kecil kemungkinan dapat mengakhiri perdebatan mengenai jumlah korban sebenarnya.
Profesor hukum Universitas Teheran, Mohsen Borhani, yang dikenal sebagai pengkritik pemerintah dan pernah dipenjara di Penjara Evin, mengatakan rencana pemerintah mempublikasikan identitas korban merupakan perkembangan positif.
Menurutnya, pada aksi protes besar sebelumnya, masyarakat Iran mengalami kekosongan informasi total terkait korban tewas dan luka-luka.
Borhani mengusulkan pembentukan situs web independen yang memungkinkan warga mengunggah nama dan informasi korban secara terbuka tanpa harus mengungkap identitas pengunggah.
Data tersebut kemudian diverifikasi secara terbuka agar informasi tidak bersifat sepihak.
