CARAPANDANG - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) bebas dari intervensi penguasa. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto seusai Peringatan Hari Buruh 2026 di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).

Hasto mengkritik wacana pemerintah yang membuka peluang untuk mengambil alih draf RUU Pemilu jika pembahasan di DPR berjalan stagnan. Menurutnya, jika hal itu terjadi, demokrasi Indonesia akan mundur seperti masa Orde Baru.

"Ketika itu terjadi, maka kita mundur kembali. Mundur kepada masa Orde Baru ketika pemilu itu hanya menjadi aksesori demokrasi, segala sesuatunya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan," tegas Hasto mengutip Kompas.

Ia mengingatkan bahwa di era reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Karena itu, ia menolak segala bentuk tekanan kekuasaan dalam proses pembentukan RUU Pemilu.

"Ini jangan diambil alih, baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, maupun hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera sehingga rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia," ujarnya.

Hasto juga menyinggung praktik intervensi yang menurutnya terjadi pada Pemilu 2024 lalu. Ia menilai penyelenggara pemilu saat itu tersandera kepentingan politik tertentu sehingga masyarakat tidak leluasa menyampaikan aspirasi.