"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak," ungkap Purbaya dalam keterangan sebelumnya, sembari menyindir bahwa sistem tersebut dibuat oleh pihak yang justru membobolnya.
Meskipun terjadi polemik di tingkat Kementerian Keuangan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan ribuan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
"Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," kata Dadan dalam keterangan resminya.
Hingga berita ini diturunkan, Luky Alfirman belum memberikan keterangan resmi terkait pencopotannya dan tuduhan "kebobolan sistem" yang dialamatkan kepadanya. Kementerian Keuangan dikabarkan tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem software penganggaran untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
