Masalahnya bukan semata jumlah psikiater atau psikolog, masalah sesungguhnya adalah kemudahan mengakses fasilitas kesehatan mental itu. Bayangkan saja, ada seorang pegawai dengan jam kerja padat, pergi jam enam pagi, pulang jam lima sore, yang dilanda stres berat. Ia merasa cemas setiap hari, sulit tidur, dan kehilangan konsentrasi. Untuk berkonsultasi, ia harus mencari rumah sakit, mengambil cuti, mengantre, dan belum lagi harus menghadapi stigma bahwa dirinya, "sedang berobat ke dokter jiwa". Pegawai tersebut kemudian jadi menunda untuk berobat. Karena terus menerus menunda, ia baru pergi ke rumah sakit ketika kondisi kesehatan mentalnya sudah sedemikian parah.
Pelayanan kesehatan mental sendiri masih dibangun dengan logika klasik rumah sakit, yaitu masyarakat yang sedang sakit harus datang ke fasilitas kesehatan. Padahal, kesehatan mental memerlukan logika yang berbeda. Layanan harus hadir di tengah kehidupan masyarakat, bukan menunggu masyarakat datang ketika sudah berada di titik kritis.
