Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada di lingkaran pemangku kepentingan.
KPK juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos. Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan penurunan dari 79,16 pada tahun 2024 menjadi 75,79 pada tahun 2025, atau berada pada kategori waspada.
Secara spesifik, pengelolaan PBJ dalam SPI 2024 Kemensos hanya berada di angka 67,66, sementara pada area yang sama di SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen pakar masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
Kajian KPK ini muncul di tengah polemik anggaran pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang, sementara harga pasaran dinilai sekitar Rp200 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa angka Rp700 ribu merupakan pagu awal, bukan harga final.
"Nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada," ujarnya.
Gus Ipul juga mengaku telah memberikan peringatan keras kepada jajarannya yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan penyimpangan.
