CARAPANDANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan agar pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer (Latsarmil) terhadap calon manager Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi menilai bahwa program Latsarmil tidak tepat. Sebab, koperasi merupakan institusi ekonomi, orientasinya pada pengelolaan usaha, pelayanan kepada anggota, dan tata kelola organisasi.
"Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan lain sebagainya," ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 28 Juni 2026.
Dia menilai pelatihan ala militer ini tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia.
Komnas HAM pun menyampaikan duka cita kepada keluarga korban atas berpulangnya lima orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti Latsarmil tersebut.
Komnas HAM meminta agar diberikan hak atas remedy dan akuntabilitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Negara wajib menjamin tersedianya upaya pemulihan yang efektif bagi korban dan keluarga.
