Habib juga mengingatkan pemerintah tentang pendidikan di wilayah 3T, tidak hanya tentang bangunan, namun banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Pernyataan itu terlontar ketika mengingat peristiwa tragis meninggalnya YBS (10), siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri akibat keterbatasan ekonomi keluarga untuk membeli buku dan alat tulis pada akhir Januari lalu.
Komisi X menilai peristiwa tersebut merupakan potret buram pendidikan di wilayah 3T sekaligus bukti perlunya penanganan darurat.
"Ini peristiwa yang membuat bangsa prihatin. Pemerintah wajib memiliki peta pendidikan yang akurat dan pendataan utuh terkait kebutuhan riil di kawasan 3T. Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan nyawa karena persoalan alat tulis," tegas Habib.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menambahkan, pihaknya telah membentuk Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal sebagai instrumen pengawasan khusus.
Panja tersebut telah menghasilkan rekomendasi strategis, antara lain percepatan pembangunan sarana-prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru dengan skema adaptif, penguatan alokasi anggaran berbasis data kebutuhan riil, serta pembentukan Desk Pendidikan Daerah 3T yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
