Ia menilai tingginya angka perceraian di Sumbar menjadi salah satu indikator bahwa penguatan ketahanan keluarga masih membutuhkan perhatian serius. Oleh sebab itu, Gubernur meminta perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), bersama BKKBN serta instansi terkait lainnya, segera menuntaskan seluruh regulasi turunan sebagai dasar pelaksanaan program di lapangan.
Mahyeldi menegaskan bahwa membangun keluarga yang berkualitas bukan semata anjuran pemerintah, tetapi juga merupakan amanah agama dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga berbagai perilaku menyimpang.
Selain itu, Gubernur juga mendorong penguatan pendidikan keluarga sejak dini. Ia berpandangan bahwa pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga tidak cukup diberikan menjelang pernikahan, melainkan perlu dikenalkan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis pada masa mendatang.
Untuk itu, Mahyeldi mengajak seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memperkuat pendidikan karakter, ketahanan mental, serta nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga.
