“Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan nasional yang semakin kompleks,” katanya.
Dalam rangka memperkuat profesionalisme pendidik, pihaknya mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen utama peningkatan mutu dan sertifikasi.
Hingga 2025, lanjutnya, 90,2 persen Guru PAI telah bersertifikat pendidik, sementara 9,8 persen atau 25.880 guru lainnya menjadi prioritas kebijakan lanjutan melalui skema PPG pra-jabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi pada tahun berikutnya.
Seiring dengan peningkatan kompetensi, negara juga memastikan keberlanjutan kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
Kebijakan ini diposisikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesinambungan peran guru PAI sebagai aktor utama pembentukan karakter peserta didik.
“Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,” ujar Suyitno.
Ia menegaskan guru PAI harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan dalam pembangunan peradaban bangsa. Karena itu,kehadiran negara tidak cukup melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui afirmasi nyata.
