“Yang akan ditanggung oleh kementerian adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan pada desil 1 sampai dengan desil 5,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan, dengan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan.
“Alhamdulillah, reaktivasi ini sudah kami lakukan sejak adanya instruksi dari Kementerian Sosial. Namun, reaktivasi hanya berlaku bagi penerima bantuan yang sedang menjalani pengobatan,” tambahnya.
Zulkifli juga menuturkan bahwa pelaksanaan Bimtek DTSEN ini dibagi ke dalam tujuh wilayah. Hal tersebut bertujuan agar peserta PBI-JK yang dinonaktifkan sementara dapat melalui proses verifikasi dan validasi, sehingga dapat kembali diusulkan sebagai penerima bantuan yang ditanggung pemerintah pusat.
“Kami berharap kegiatan ini diikuti dengan serius, sehingga pada saat pengisian data dalam aplikasi pengelolaan DTSEN tidak mengalami kendala,” tutupnya.
