Diriya menegaskan pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya di tingkat provinsi tidak akan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah.
Ia juga meminta perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar jika diperlukan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan inflasi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Idulfitri.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
"Secara historis, Mei biasanya mengalami deflasi setelah Idulfitri. Tahun ini terjadi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga beras, ikan, dan komoditas lainnya," ujarnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi gangguan produksi pangan akibat El Nino, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
