Menurut bupati, pemerintah sesungguhnya tidak mengharapkan itu (musibah) terjadi pada tenaga kerja, akan tetapi tentu setiap pekerjaan punya risiko tersendiri. Pun demikian dengan musibah yang akan terjadi tentu kita tidak tahu dan kita pun tidak bisa membaca kapan datang musibah tersebut. Untuk itu lewat sentuhan program ini pemda membantu masyarakat agar musibah-musibah tersebut yang datang kepada masyarakat kami pemerintah membantu lewat program tersebut. 

Kemudian terkait dengan BPJS Kesehatan jelas Bupati Saipul, program jaminan kesehatan nasional untuk warga Pohuwato yang telah mencapai UHC sudah dua tahun bertut-turut menganggarkannya dengan tujuan ketika masyarakat Pohuwato berobat cukup hanya memperlihatkan KTP.

“Semoga kedua program yang sudah dikerjasamakan ini berlanjut kedepannya agar masyarakat Pohuwato mendapat keringanan dalam berobat dan ketika mengalami musibah”, ucap Saipul.

Sementara itu Kepala Bapppeda, Irfan Saleh mengatakan, pada tahun 2023, pemda menganggarkan kurang lebih Rp. 8 Miliar untuk layanan seluruh masyarakat secara gratis. Kemudian di 2024 sekitar 13 Miliar dianggarkan untuk jaminan kesehatan seluruh rakyat Pohuwato yang jumlahnya 157 ribu.

Dari jumlah itu sekitar 98 persen harus ada jaminan kesehatannya, supaya bapak ibu ketika sakit dan begitu ke rumah sakit atau puskesmas tidak perlu lagi bawa kartu BPJS dan cukup perlihatkan KTP. Karena orang sakit pasti tujuannya untuk berobat.