CARAPANDANG - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya dugaan penyimpangan, mulai dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga potensi pemborosan anggaran mencapai Rp1 triliun per bulan.

Desakan ini disampaikan menyusul pengakuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengungkap adanya pembengkakan signifikan jumlah titik dapur MBG.

Data menunjukkan di luar wilayah 3T, titik dapur membengkak dari 21 ribu menjadi 27.877 titik, sementara di wilayah 3T melonjak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai momentum libur sekolah saat ini tepat untuk menghentikan sementara program MBG guna memberi ruang evaluasi menyeluruh.

"Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan," ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).

Rekannya, Yahya Zaini, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan audit terhadap 13 ribu titik SPPG yang dinilai boros.

"Jika terbukti terjadi penyimpangan, sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," tegas Yahya.