Di tingkat daerah, polemik serupa terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebanyak 32 SPPG dihentikan sementara operasinya karena tidak memenuhi standar persyaratan Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari jumlah penerima manfaat, luas bangunan, hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok berinisiatif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menguak dugaan praktik perizinan bermasalah di balik lolosnya puluhan dapur tersebut.

"Siapa yang meloloskan, dan siapa yang menerima imbalan atas izin operasional itu? Itu harus dikuak dan diaudit tuntas," tegas Zulham yang merupakan Wakil Ketua Fraksi PDIP.

Ia juga menuntut keterbukaan daftar yayasan mitra SPPG di Kabupaten Malang untuk memastikan tidak ada keterkaitan dengan pejabat atau politisi tertentu.

"Apakah pemilik yayasan itu tak ada kepanjangan tangan dari pejabat atau politisi tertentu? Kami minta ketua Satgas MBG menjelaskannya karena MBG itu pakai uang rakyat," pungkasnya.

Desakan audit dan penghentian sementara program ini tidak terlepas dari skandal hukum yang menyeret petinggi BGN.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk praktik mark-up harga pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi yang tidak sesuai kebutuhan .