Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa KUHP baru menjadi landasan hukum yang kuat dalam penindakan kasus pertanahan, seperti pemalsuan dokumen hingga praktik memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen resmi
Langkah tersebut akan memperkuat upaya pemerintah mewujudkan sistem pertanahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak masyarakat.
"Pemerintah harus mampu memastikan setiap jengkal tanah yang dimiliki masyarakat terlindungi oleh kepastian hukum yang kuat dan tidak mudah dirampas melalui rekayasa dokumen maupun penyalahgunaan kewenangan,” ucapnya.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
