Sonny juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha. (adpsb/rmz/bud)
