CARAPANDANG – Carut-marut perencanaan tata ruang di daerah menjadi ancaman bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam komitmen mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bahwa kegagalan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai "dosa" para ahli perencana.
"Ketahanan pangan itu amanat Presiden, 87% Lahan Baku Sawah (LBS) harus jadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron dalam Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 6 November 2025.
Nusron mengungkapkan ada jurang data yang ekstrem. Dia menjelaskan meski pencantuman Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di 24 provinsi sudah mencapai 94 persen dari LBS, kondisi di tingkat kabupaten/kota justru amburadul.
"Di tingkat kabupaten/kota, ada 314 daerah yang tidak sinkron, tidak men-state KP2B. Akibatnya, agregat KP2B secara nasional, berbasis RTRW kabupaten, hanya 57 persen length-nya jauh banget," ungkapnya.
