POHUWATO, CARAPANDANG - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad, dan unsur Dinas PMD, menerima perwakilan masyarakat Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, yang menyampaikan aspirasi terkait tuntutan penonaktifan Kepala Desa (Kades) Patuhu.

Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan bupati pada Selasa, (11/02/2025) itu digelar di tengah desakan warga terhadap Kades Patuhu yang diduga melakukan pelanggaran asusila dan melanggar norma adat.

Diketahui, kasus dugaan tindak asusila yang menyeret Kades Patuhu sempat bergulir dalam proses hukum, namun belakangan telah ditarik dari ranah tersebut. Meski demikian, masyarakat tetap menghendaki agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Kades Patuhu dari jabatannya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Saipul Mbuinga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan administratif terkait tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami memahami keresahan masyarakat dan akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan. Semua langkah yang diambil harus berdasarkan pertimbangan hukum dan administrasi yang jelas,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil sikap dan tentu hal ini harus memenuhi apa yang mejadi tuntutan.