Artinya, pleno BPD adalah dasar dari pemerintah daerah meski diketahui seorang kades diangkat dan dinonaktifkan oleh bupati. Akan tetapi SK Bupati tentang pengangkatan kades adalah usulan dari BPD atas pilihan rakyat dalam bentuk pemilihan kepada desa. Olehnya ini harus dipahami bersama agar tidak ada yang dirugikan, karena keberpihakan akan berdampak pada tuntutan bagi pihak yang merasa dirugikan.
“Pemda tentu tidak semena-mena melakukan penonaktifan, sehingga kami mohon lakukan peninjauan kembali pleno BPD Patuhu agar pada saat kami mengambil sebuah keputusan tidak harus berurusan lagi dengan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Pun demikian begitu di nonaktifkan tentu akan ada potensi dari pihak pendukung, sehingganya kami berhati-hati dalam pengambilan keputusan ini dan mengacu pada pleno DPRD walaupun ada pro kontra,” terangnya.
Selain itu, beliau juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di Desa Patuhu, dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pemerintah daerah. “Kami harap masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,”pungkas Bupati Saipul.
