Terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra, Mensos menjelaskan bahwa data nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi rujukan awal penyaluran bantuan. Selanjutnya, dilakukan penetapan by name by address oleh kepala daerah yaitu bupati/walikota, yang juga ditandatangani oleh kepala kepolisian resor (kapolres), kepala kejaksaan negeri (kajari), dan komandan komando distrik militer (dandim) setempat.
Proses selanjutnya adalah validasi dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos kemudian menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.
Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah (pemda) dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi penyaluran agar verifikasi data, monitoring, dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.
“Bersama pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana [taruna siaga bencana], pendamping PKH, karang taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujarnya.
