Selain Inggris, yang memilih abstain, 13 negara anggota DK PBB lainnya memutuskan untuk mendukung draf resolusi yang diajukan oleh Aljazair mewakili negara-negara Arab tersebut. Resolusi itu menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera secepatnya, jaminan akses kemanusiaan, dan penolakan terhadap relokasi paksa populasi sipil Palestina.

Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa bukan Dewan Keamanan tidak memiliki konsensus yang kuat, melainkan penggunaan hak veto oleh AS-lah yang menghalangi langkah dewan.

Amar Bendjama, utusan Aljazair untuk PBB, secara tegas menyatakan bahwa penolakan terhadap draf resolusi itu "menyiratkan dukungan atas kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada" masyarakat di Gaza.

Dengan kembali menolak resolusi itu, Washington memikul tanggung jawab yang berat dalam memperparah krisis di Gaza dan berkontribusi terhadap destabilisasi yang lebih luas di Timur Tengah.