Guterres memperingatkan bahwa RUU tersebut akan secara efektif mengakhiri koordinasi untuk melindungi konvoi, kantor, dan tempat-tempat penampungan PBB yang melayani ratusan ribu orang. Tanpa UNRWA, katanya, pengiriman makanan, tempat penampungan, dan perawatan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Gaza akan terhenti; sebanyak 660.000 anak-anak di Gaza akan kehilangan satu-satunya entitas yang dapat memulai kembali pendidikan, sehingga akan mempertaruhkan nasib satu generasi; dan banyak layanan kesehatan, pendidikan, serta sosial juga akan berakhir di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Jika disetujui, RUU tersebut akan sangat bertentangan dengan Piagam PBB dan melanggar kewajiban Israel di bawah hukum internasional, sebut Guterres. Dia menambahkan bahwa "undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut."

"Dan secara politis, RUU tersebut akan menjadi kemunduran besar bagi upaya perdamaian yang berkelanjutan dan bagi solusi dua negara, sehingga akan semakin meningkatkan ketidakstabilan dan ketidakamanan," ujar Guterres.

UNRWA didirikan pada Desember 1949 untuk melaksanakan program-program bantuan dan pekerjaan langsung bagi para pengungsi Palestina. Ketika mulai beroperasi pada 1950, UNRWA merespons kebutuhan sekitar 750.000 pengungsi Palestina, dan saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan UNRWA.