POHUWATO, CARAPANDANG - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pusat BSG di Manado, Sulawesi Utara baru-baru ini jadi salah sati topik yang ditanyakan Anggota DPRD Pohuwato melalui pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-14 penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang DPRD Pohuwato, Senin, (14/04/2025).
Bupati Saipul menjelaskan terkait dengan masalah kerja sama pemerintah daerah dengan BSG yang sedang menjadi topik pembahasan di kalangan masyarakat bahwa akar masalah ini dipicu oleh ketidakpuasan sebagian pemegang saham khususnya dari para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, terkait hasil RUPS-LB BSG tahun 2025 yang menghasilkan keputusan pengangkatan direksi dan komisaris yang dinilai menyalahi beberapa aturan serta ketentuan yang berlaku, dan juga komposisinya tidak sesuai harapan karena tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perwakilan Provinsi Gorontalo. Padahal pada periode sebelumnya beberapa kali unsur perwakilan Gorontalo diakomodir pada unsur komisaris. Polemik ini hingga hari ini masih terus berkepanjangan terutama terkait keputusan beberapa kepala daerah yang menyatakan keluar dari kerja sama dengan BSG serta menarik dana penyertaan modal dan memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD ke bank yang lain.
