Laporan: Linda Sari
SUMBAR, CARAPANDANG.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut saat ini pihaknya berkomitmen besar untuk upaya perlindungan hak anak di Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan ia mengaku, telah melahirkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat hal itu.
"Saat ini, untuk melindungi hak anak, kita telah melahirkan Pergub nomor 36 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal serta Pergub nomor 12 tahun 2021 tentang PPDB SMA,SMK dan SLB," ungkap Mahyeldi saat menerima Tim Verifikasi Lapangan Nominator Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Selasa (13/6/2023).
Ia menegaskan, regulasi tersebut telah mengakomodir kebutuhan untuk perlindungan hak anak secara memadai. Menurutnya, ketika bicara tentang anak berarti kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas Tahun 2045.
"Itulah yang mendasari keseriusan Pemprov Sumbar, tentang hak anak," tukuk Mahyeldi.
Sementara itu, Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini selaku pimpinan rombongan tim verifikasi mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun pertama, Tim datang secara langsung untuk memverifikasi kelapangan.
