CARAPANDANG - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengutuk keras kudeta di Niger dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat Presiden Mohamed Bazoum.

Anggota DK PBB mengutuk keras upaya untuk mengubah secara tidak konstitusional pemerintah Republik Niger yang sah, berdasarkan pernyataan bersama, setelah pertemuan Jumat (28/7/2023).

Selain itu, anggota DK PBB juga menyerukan pembebasan Presiden Bazoum segera dan tanpa syarat dan menggarisbawahi perlunya memastikan keamanan keluarganya dan anggota kabinetnya.

Pihaknya juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger sesuai dengan Protokol Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) tentang Demokrasi dan Pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut juga menggarisbawahi pentingnya untuk melindungi penduduk dan memastikan kelangsungan penyediaan bantuan kemanusiaan.

Melansir TASS, tentara pemberontak di Niger mengumumkan bahwa telah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan, menutup perbatasan negara dan menangguhkan Konstitusi, pada Rabu (26/7/2023) malam.

Unitnya mendirikan Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air, yang memegang semua kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan yang disiarkan di televisi nasional, para pemberontak berjanji akan menjamin keselamatan pribadi para mantan pejabat pemerintah.