“Saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat perekrutan Panwascam di Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Pertama, ada kasus di kecamatan marisa salah satu pesertanya lulus merupakan honorer dan menerima tunjangan profesi (guru sertifikasi). Kedua, ada di kecamatan popayato yang pesertanya dinyatakan lulus merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato yang juga menerima insentif dari sumber anggaran APBD Kabupaten Pohuwato", ujarnya heran.

Memang, kata Mantan Komisioner KPU Pohuwato 2 periode ini, persoalan tersebut sudah di telusuri oleh tim penelusuran yang dibentuk Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Namun, katanya lagi, hingga saat ini dari hasil penelusuran tersebut, pihak Bawaslu tetap meluluskan oknum panwascam yang memiliki double job itu.

“Hal yang menjadi persoalan, ini sudah ditelusuri oleh bawaslu karena beberapa calon panwascam tersebut memiliki double job, namun mereka masih diluluskan menjadi panwascam”, kata Haryanto kesal.

Tentu, menurut Haryanto Malik, hal ini melanggar asas penyelenggara pemilu terkait profesionalisme, dan Bawaslu Pohuwato bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Saya menegaskan ini jelas melanggar asas penyelenggara pemilu yakni tentang profesional, sehingga hal ini dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, ujar Haryanto serius.