Sementara di rumah-rumah sakit tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga telah memiliki peralatan seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI), mammogram, dan cath lab guna mendukung penanganan sejumlah penyakit kronis.
“Tetapi kemudian keluhannya selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita menurut saya, karena rasio dokter berbanding penduduk kita 0,47 dari 1.000,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah yang ditunjuk menjadi rumah sakit pendidikan untuk memproduksi lebih banyak dokter.
Presiden Jokowi pun mendorong agar distribusi alkes ke seluruh daerah terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, untuk mempersiapkan bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 10-15 tahun ke depan.
“Mengenai rumah sakit yang belum dikirimi MRI, mammogram, dan di puskesmas belum ada USG, IKG, agar betul-betul segera bisa terlaksana, tentu tidak dalam masa pemerintahan saya tetapi masa pemerintahan presiden baru,” kata Presiden Jokowi. dilansir antaranews.com
