Bukan tanpa alasan, Gubernur menekankan pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, karena diyakini dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemda yang ada di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, untuk penerapan realisasi transaksi nontunai, baru Pemprov Sumbar yang sudah 100 persen menerapkan.

"Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah," ucap Endang.

Turut hadir dalam HLM TP2DD Sumbar tersebut, Wali Kota Solok, Zul Elfian; Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur; Pjs Dirut Bank Nagari, Gusti Candra; Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, Perwakilan Kepala Daerah seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Perwakilan instansi dan lembaga vertikal, Kepala Biro Perekonomian Sumbar, serta Bagian Perekonomian dan OPD terkait dari seluruh Pemda di Sumbar. (adpsb/isq)