CARAPANDANG.COM - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan pemerintah perlu membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran subsidi dapat tepat sasaran di tengah kenaikan harga energi global.
Menurut Yusuf, jika penerima subsidi lebih tepat sasaran melalui pembenahan DTKS, maka pemerintah dapat mempertanggungjawabkan potensi kenaikan anggaran subsidi energi.
"Perlu digarisbawahi bahwa pembenahan data terutama DTKS memainkan peran penting," katanya di Jakarta, Senin.
Yusuf menuturkan pembenahan DTKS ini berhubungan dengan efektivitas dari penyaluran subsidi energi dan realisasi bantuan sosial karena kenaikan harga minyak dunia bisa mempengaruhi kenaikan penerimaan dalam APBN.
Terlebih lagi, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp443 triliun menjadi Rp520 triliun sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.
Oleh karena itu, ia menegaskan pertanggungjawaban pemberian subsidi maupun bantuan sosial sangat penting mengingat pelebaran anggaran merupakan respon pemerintah dalam memastikan harga BBM tidak berdampak terhadap kenaikan inflasi.
"Kenaikan inflasi yang sangat besar tidak terjadi karena harganya separuh ditanggung pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, pembenahan DTKS juga berhubungan dengan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina dalam membeli BBM jenis Pertalite, yang bertujuan memastikan anggaran subsidi tersalurkan dengan tepat.
Halaman :
Menurut Yusuf, jika penerima subsidi lebih tepat sasaran melalui pembenahan DTKS, maka pemerintah dapat mempertanggungjawabkan potensi kenaikan anggaran subsidi energi.
"Perlu digarisbawahi bahwa pembenahan data terutama DTKS memainkan peran penting," katanya di Jakarta, Senin.
Yusuf menuturkan pembenahan DTKS ini berhubungan dengan efektivitas dari penyaluran subsidi energi dan realisasi bantuan sosial karena kenaikan harga minyak dunia bisa mempengaruhi kenaikan penerimaan dalam APBN.
Terlebih lagi, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp443 triliun menjadi Rp520 triliun sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.
Oleh karena itu, ia menegaskan pertanggungjawaban pemberian subsidi maupun bantuan sosial sangat penting mengingat pelebaran anggaran merupakan respon pemerintah dalam memastikan harga BBM tidak berdampak terhadap kenaikan inflasi.
"Kenaikan inflasi yang sangat besar tidak terjadi karena harganya separuh ditanggung pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, pembenahan DTKS juga berhubungan dengan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina dalam membeli BBM jenis Pertalite, yang bertujuan memastikan anggaran subsidi tersalurkan dengan tepat.
.jpg "Jokowi Bahas Percepatan Transformasi Bersama Tony Blair")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
