Zulmaeta juga menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan pemerintah.
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Dalam paparannya, Rizal menjelaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya secara bijak.
“Manajemen pemerintahan yang baik bukanlah yang takut risiko, tetapi yang mampu memikirkan dan memilih risiko mana yang terbaik untuk dihadapi,” ujarnya.
Rizal mencontohkan, isu pengentasan kemiskinan merupakan bentuk nyata dari pengelolaan risiko lintas sektor. Keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, kata dia, menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi hambatan pembangunan.
