SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pada masa pemulihan ini, Pemprov Sumbar akan memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
Fokus pemenuhan layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat dirinya bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh Bupati dan Walikota daerah terdampak, dan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pelaksanaan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumbar.
