Selain itu Luhut menyinggung isu lingkungan dalam operasional industri hilirisasi nikel. Dirinya mengklaim telah meminta langkah tegas dari pemerintah sejak beberapa tahun lalu.
“Terkait masalah lingkungan, sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Luhut membantah keras narasi yang menuding adanya kepentingan bisnis maupun keberpihakan pada negara tertentu.
“Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas,”ujarnya.
“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk. Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini,” imbuhnya.
Luhut juga menyinggung banyak proyek strategis nasional di era Presiden Joko Widodo yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya, seperti Kertajati dan Patimban. Maka itu Luhut mengajak publik menjaga optimisme dan kepercayaan pada agenda hilirisasi sebagai fondasi menuju Indonesia berpenghasilan tinggi sebelum bonus demografi berakhir di 2035.
