"Kewenangan presiden untuk menggunakan kekuatan militer, dengan atau tanpa persetujuan Kongres, sebenarnya sudah mapan. Penggunaan kekuatan oleh Presiden Trump untuk mengakhiri perang teror Iran berada dalam kewenangannya sebagai panglima tertinggi," kata McConnell mengutip The Guardians, Kamis (5/3/2026).
Sejak konflik dimulai, enam personel militer AS dilaporkan tewas, sementara korban jiwa di Iran diperkirakan mencapai 1.045 hingga 1.500 orang.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dijadwalkan memberikan suara pada Kamis terkait resolusi kekuatan perang serupa yang digagas oleh Thomas Massie (Republik) dan Ro Khanna (Demokrat).
Namun, peluangnya juga tipis. Pemimpin DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, menentang resolusi tersebut dan menyebutnya "berbahaya" jika AS tiba-tiba menghentikan partisipasi dalam pertempuran yang masih berlangsung.
"Gagasan bahwa kita mengambil kemampuan panglima tertinggi untuk menyelesaikan tugas ini sekarang, itu prospek yang menakutkan bagi saya. Ini berbahaya," kata Johnson seperti dikutip The Guardians.
"Saya berharap dan percaya kita memiliki suara untuk menggagalkannya," tambahnya.
Meski resolusi berhasil lolos di DPR dan Senat, Trump tetap dapat memvetonya. Untuk mengesampingkan veto, diperlukan suara dua pertiga di kedua kamar, yang sulit dicapai.
Presiden juga diketahui kerap menekan anggota partainya sendiri yang berseberangan dalam isu kebijakan luar negeri.
