Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji, Rizka Anungnata, mengatakan penindakan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta Mabes Polri.
Penggunaan visa selain visa haji—seperti visa ziarah atau visa wisata—berisiko tinggi terkena sanksi berupa denda besar, deportasi, hingga larangan masuk dalam jangka waktu lama.
"Masyarakat diimbau untuk melaksanakan ibadah sesuai aturan, tidak memaksakan diri pergi secara nonprosedural, dan mematuhi setiap kewenangan pemerintah. Karena yang dirugikan semua pihak," tegas Pipit.
Alamat Redaksi Pusat
Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87
Kota Bekasi 17147
Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com
© Carapandang.com - by Lintang Kreasindo Media
