CARAPANDANG - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri mengatakan rekomendasi komisi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto fokus pada aspek kelembagaan dan manajerial dalam institusi Polri.
Hal itu disampaikan Dofiri usai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
"Jadi ada aspek kelembagaan, dan ada aspek manajerial. Jadi aspek kelembagaan dari tubuh organisasinya, manajerial bagaimana organisasi itu dikelola. Jadi lengkap sekali terkait dengan rekomendasi ini," kata Dofiri dalam pernyataan persnya.
Dia menjelaskan aspek kelembagaan meliputi pengaturan struktural terkait kedudukan institusi, aspek instrumental yang meliputi regulasi dan aturan, serta infrastruktur berupa sarana, prasarana, dan peralatan, termasuk alat keamanan dan peralatan khusus.
Sementara itu pada aspek manajerial menurut dia, reformasi Polri berfokus pada empat hal utama, yakni tata kelola, operasional, sistem kepemimpinan, dan pengawasan.
Pada sisi tata kelola, kata dia, pembenahan dilakukan di bidang pembinaan dan operasional. Dalam pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus penting, mulai dari rekrutmen, pendidikan, hingga mutasi dan promosi jabatan. Selain itu, tata kelola anggaran dan logistik juga masuk dalam pembenahan.
