Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat. Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat. Dalam konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial, agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Memimpin di Tengah Krisis Bencana
