Bencana 2024 belum sepenuhnya pulih ketika bencana 2025 memperbesar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga permukiman memerlukan perbaikan segera. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi krusial. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali yang rusak, melainkan strategi pemulihan ekonomi. Setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi lokal, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran ekonomi di Sumatera Barat. Agar efektif, pelaksanaannya tidak boleh sepenuhnya terpusat. Anggaran pusat perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sehingga pemulihan berjalan cepat dan ekonomi lokal ikut bergerak.
Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, menggerakkan kembali aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah terdampak.
