Sementara itu, Ketua Komite Penyusun Konstitusi, Muhammad al-Hajj Qasim, menjelaskan komite tersebut dibentuk melalui keputusan presiden. Ia juga menyatakan bahwa komite tersebut langsung memulai tugasnya.
Proses penyusunan berlangsung sekitar tujuh bulan dengan menggelar sekitar 70 pertemuan. Proses tersebut melibatkan konsultasi luas dengan organisasi masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan.
Hajj Qasim menambahkan bahwa draf konstitusi tetap menjaga prinsip pluralisme politik dan pemisahan kekuasaan. Ia juga mengatakan bahwa draf tersebut memperkuat peran parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Presiden Abbas menginstruksikan agar salinan draf konstitusi sementara tersebut diserahkan kepada Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk ditinjau. Setelah itu, draf tersebut akan dipublikasikan kepada publik guna menerima masukan masyarakat.
